Ratusan Ikan Dewa Kuningan Terus Berguguran, Pemda Cari Tahu Penyebab Hewan Keramat Mati Mendadak

REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN – Kematian ikan dewa di Balong Keramat Cigugur, Kabupaten Kuningan, semakin mengkhawatirkan. Ikan yang menjadi ikon Kabupaten Kuningan dan dikeramatkan warga itu terus mengalami kematian dari hari ke hari.

Kematian ikan dewa di Balong Keramat Cigugur mulai terjadi Kamis (29/1/2026) sebanyak 14 ekor. Sejak saat itu, kematian ikan terus terjadi secara bertahap sampai sekarang. Kematian ikan secara masif itu disebut merupakan yang pertama sejak 15 tahun terakhir. 

Di kolam seluas 500 meter persegi tersebut, semula terdapat sekitar 1.000 ekor ikan dewa. Hingga Rabu (5/2/2026), tercatat total sudah ada 305 ekor ikan dewa yang mati.

“(Jumlah ikan yang mati hingga hari ini) terus bertambah. Sekarang masih dihitung. Hari ini pun kita sedang menguras kolam Cigugur,” ujar Kabid Perikanan, Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Kuningan, Deni Rianto, kepada Republika, Kamis (5/2/2026). 

Kematian ratusan ekor ikan dewa itupun memaksa Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, untuk turun langsung. Ia menggelar pertemuan bersama  Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, PDAM, PDAU, TNGC, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat, camat dan lurah setempat, serta tokoh masyarakat.

Dian memastikan, penanganan kematian massal ikan tersebut dilakukan secara terukur, berbasis data dan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas perangkat daerah. “Fenomena ini harus ditangani secara serius,  strategis, komprehensif, dan terukur. Kita bertindak berdasarkan data yang akurat, bukan asumsi. Pertemuan ini harus menghasilkan tindakan nyata,” tegas Dian. 

Dian meminta kepada perangkat daerah terkait segera menyusun dan mengeksekusi langkah lanjutan. Di antaranya, penyediaan kolam karantina, evaluasi serta normalisasi sirkulasi air masuk dan keluar, serta kajian teknis kemungkinan pengurasan kolam dan pemulihan ekosistem Balong Keramat. Aspirasi masyarakat, lanjut Dian, akan dikaji lebih lanjut oleh perangkat daerah teknis sesuai kewenangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.