1 day ago
6
Ilustrasi(Dok Ist)
RENCANA demontrasi ke depan DPRD Pati Senin (25/8) dibatalkan oleh penggagas Ahmad Husein setelah berkomunikasi dengan Bupati Pati Sudewo, namun Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tetap akan menggelar aksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kini tengah kembali mengumpulkan donasi.
Pemantauan Media Indonesia Kamis (21/8) suasana sosial di Kabupaten Pati kembali menghangat setelah Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu Ahmad Husein membatalkan rencana aksi demontrasi di depan Gedung DPRD Pati Senin (25/8) mendatang, karena menyulut perseteruan dengan tokoh-tokoh aktivis lainnya yang sebelumnya bersama dalam aksi demontrasi Rabu (13/8) lalu.
Meskipun aksi demonstrasi di DPRD Pati Batal, namun Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kini dinahkodai oleh Supriyono mengaku tetap Ahan melanjutkan aksi demontrasi ke gedung Merah Putih di Jakarta untuk mendorong lembaga antirasuah mempercepat pengusutan skandal korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode 2020-2021.
"Kami tetap pada pendirian untuk terus menggelar aksi demontrasi ke KPK dan direncanakan pada 3 September mendatang," kata Supriyono yang lebih dikenal dengan sebutan Botok Kamis (21/8).
Rencana demontrasi ke Jakarta dengan membawa lebih 1.000 orang tersebut, menurut Supriyono, selain sudah dikoordinasikan seluruh anggota pengurus AMPB juga diumumkan kepada warga Pati baik itu berada di daerah ini maupun di luar daerah, bahkan untuk mendukung kegiatan itu mulai Rabu (20/8) malam dibuka open donasi di depan kantor Bupati Pati.
Demontrasi ke Gedung Merah Putih ini, ungkap Supriyono, bertujuayagar KPK mempercepat pengusutan skandal korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode 2020-2021. "Kami tidak ditunggangi siapapun, tetapi target kami Bupati Pati Sudewo turun," tambahnya.
Aktivitas AMPB juga Koordinator Hukum Nimerodi Gulo membantah sikap masyarakat di Kaupaten Pati, Jawa Tengah terbelah, karena masalah pemakzulan Bupati Pati Sudewo tetap berjalan dan jika disebutkan terbelah itu merupakan upaya dari pihak Bupati Pati Sudewo untuk menggembosi masyarakat yang menginginkan pemakzulan.
Terkait mundurnya salah satu koordinator AMPB, menurut Nimerodi Gulo, bukanlah masalah besar karena aliansi inivada bukan karena lahir dari satu dua orang, tetapi ada kekecewaan Masyarakat Pati. "AMPB merupakan gerakan bersama warga Pati, sehingga tidak dapat digembosi," imbuhnya.
Lapor ke Komnas HAM
Sementara itu kondisi Pati kian menghangat, buntut aksi demontrasi Rabu (13/8) lalu juga dilaporkan ke Komnas HAM terkait dugaan penganiayaan dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Kristoni Duha saat mengikuti aksi demontrasi tersebut.
"Saya bahkan disekap selama berjam-jam di Kantor Bupati Pati setelah mengikuti aksi demonstrasi ,pada Rabu (13/8) bersama 10 orang lainnya di ruang kecil dan baru dapat keluar setelah kuasa hukum AMPB lainnya Nimerodi Gulo datang bersama keluarga untuk memaksa membawanya ke rumah sakit, " ujar Kristoni Duha dalam laporannya.
Menindaklanjuti laporan itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan telah melakukan pemantauan dan langsung ke Pati dan bertemu sejumlah pihak, termasuk tim kuasa hukum rakyat Pati pada Rabu (20/8) meskipun belum dapat menjelaskan hasil temuan tersebut.
"Komnas (HAM) segera menyampaikan secara lebih lengkap hasil pantauan kami ketika turun lapangan kemarin, termasuk temuan-temuan dan rekomendasinya," kata Anis Hidayah Kamis (21/8).
Fokus Hak Angket
Di tengah semakin menghangatnya kembali kondisi sosial politik di Pati, DPRD Pati melalui Pansus Hak Angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo hingga saat ini masih terus bekerja dengan memanggil semua pihak untuk membahas sebagian kebijakan Bupati Pati yang dianggap kontroversial dan mengundang perhatian publik.
"Kami tetap fokus dengan menyelesaikan pembahasan tentang berbagai kebijakan Bupati Pati Sudewo yang cukup kontroversial dari mulai kenaikan PBB-P2, RSUD RAA Soewondo Pati hingga sistem pendidikan di Pati," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo.
Bahkan dalam proses pembahasan dan penyelidikan hak angket ini, menurut Teguh Bandang Waluyo telah mendapatkan teror yakni selalu diawasi oleh pihak yang belum diketahui baik di rumah maupun saat melakukan penyelidikan, yakni keberadaannya diikuti sebuah mobil minibus warna putih.
Mobil warna putih itu memantau rumah di Tayu dan ada 4 kali bolak-balik, lanjut Teguh Bandang Waluyo, bahkan ketika saya cek plat nomor polisi ternyata palsu juga mengikuti saat berkunjung ke beberapa wilayah terkait hak angket ini. "Saya ada banyak saksi dan rekaman CCTV, namun ini belum saya laporkan ke polisi," tuturnya. (H-2)
