2 weeks ago
15
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peristiwa di kancah nasional memperoleh sorotan pada awal pekan ini. Berita terpopuler yang ramai dibaca meliputi sikap masyarakat terhadap pengibaran bendera One Piece, larangan pengibaran bendera merah putih di Papua, hingga daftar penerima amnesti dan abolisi di era Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.
Berikut ini tiga pemberitaan terpopuler pada Minggu, 3 Agustus 2025, yang dirangkum Tempo:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Masyarakat Tetap Kibarkan Bendera One Piece walau Pemerintah Ancam Pidana
Salah satu warga asal Riau, Kharik Anhar, tak gentar pada ancaman pidana yang dilontarkan pemerintah bagi mereka yang mengibarkan bendera One Piece. “Tidak ada pasal yang melarang masyarakat mengibarkan bendera tokoh, klub bola, atau animasi di rumah atau kendaraan,” ujar Kharik saat dihubungi pada Ahad, 3 Agustus 2025.
Mahasiswa Universitas Riau itu menyebutkan setiap warga negara memiliki hak berpendapat dan berekspresi. Seperti yang telah tertuang dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bagi dia, pemasangan bendera One Piece itu sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah. Jadi, menurut dia, tak ada alasan untuk tunduk dan takut mengibarkan bendera animasi bajak laut di depan rumah.
Dia menyesalkan mengapa sikap pemerintah justru berlebihan dengan melarang masyarakat bahkan mengancam dengan pasal pidana. “Kami menolak pelabelan subversif terhadap kreativitas rakyat,” ujarnya. Baca selengkapnya di sini.
Reaksi Ketua MPR terhadap Larangan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Papua
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan warga Papua mempunyai kecintaan terhadap Indonesia. Karena itu, dia yakin mereka tidak akan takut terhadap ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengenai larangan upacara pengibaran bendera merah putih di Papua menjelang hari ulang tahun ke-80 RI.
“Kecintaan rakyat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, saya yakin tidak akan tertukar dengan apa pun. Itu adalah sesuatu yang luar biasa,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 3 Agustus 2025.
Juru bicara markas pusat TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengkonfirmasi larangan upacara pengibaran bendera merah putih melalui aplikasi perpesanan WhatsApp kepada Tempo pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Alasannya untuk mengedukasi rakyat Papua. Baca selengkapnya di sini.
Siapa yang Mendapat Abolisi dan Amnesti dari B.J. Habibie
Ramai pemberian abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Beberapa tahun yang lalu, Presiden ketiga RI B.J. Habibie juga pernah memberikan abolisi dan amnesti lewat Kepres Nomor 123/1998.
Habibie baru terjun ke ranah politik ketika diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada 1978. Dua puluh tahun kemudian, tepatnya 1998, gejolak politik dan seruan reformasi memuncak hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan Habibie pun dipilih menjadi penggantinya.
Masa kepemimpinan Habibie ditandai oleh berbagai tantangan, dari tuntutan reformasi hingga dampak krisis ekonomi Asia. Namun, meski singkat, ia berhasil meluncurkan sejumlah perubahan penting dan membuka lebih banyak ruang bagi kebebasan berpendapat.
Dinukil dari skripsi mahasiswa Universitas Jember, Riska Maulida Sani, yang terbit pada 2023 dengan judul Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia Tahun 1998-1999, pada masa pemerintahan Habibie, tahanan dan narapidana politik dari era Orde Baru mulai dibebaskan. Selengkapnya baca di sini.
