2 weeks ago
12
TENTARA Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM menerbitkan larangan upacara pengibaran bendera Merah Putih di Papua pada 17 Agustus 2025. Alasannya untuk edukasi rakyat Papua.
Juru bicara markas pusat TPNPB OPM Sebby Sambom mengatakan orang asli Papua dan mereka yang mendiami tanah Papua hanya boleh mengibarkan bendera bintang kejora. Dia menuturkan upacara di Papua dilaksanakan setiap 1 Desember.
Sebby mengatakan pihaknya tidak akan menyerang atau melakukan kontak senjata kepada masyarakat yang mengibarkan bendera Merah Putih. OPM hanya akan membubarkan kegiatan upacara apabila di wilayah tersebut ada keterlibatan TNI-Polri. “Jadi kami imbau agar TNI-Polri tidak menyamar supaya bisa menaikkan bendera Merah Putih di Papua,” ujar dia melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
TPNPB OPM sudah merilis zona konflik di Papua yang tidak boleh dimasuki oleh rakyat non-Papua, terutama TNI-Polri. Sembilan wilayah di Papua yang dimaksud Sebby di antaranya Kabupaten Yahukimo; Pegunungan Bintang; Nduga; Puncak Jaya; Intan Jaya; Maybrat; Dogiyai; Paniai; dan Deiyai. “Wilayah ini tidak boleh ada orang luar Papua dan TNI-Polri masuk, tidak boleh ada pengibaran bendera Merah Putih juga,” ucap Sebby.
Larangan pengibaran bendera Merah Putih di Papua oleh OPM itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari pihak gereja dan TNI.
TNI: OPM Tebar Teror Agar Warga Papua Tak Kibarkan Merah Putih
Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan larangan pengibaran bendera Merah Putih di Papua sebagai bentuk teror. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan mencap seruan TPNPB-OPM tersebut propaganda menakuti masyarakat.
“Tahun-tahun sebelumnya, OPM juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan teror berupa ancaman larangan pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus,” kata Candra melalui pesan pendek pada Ahad, 3 Agustus 2025.
Candra mengatakan Kodam XVII/Cenderawasih bersama pemerintah daerah, aparat, dan tokoh masyarakat berkolaborasi dan bersinergi menyemarakkan hari kemerdekaan RI pada tahun ini. Dia menegaskan Kodam tetap akan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, hingga melindungi masyarakat. Baik dalam konteks pembinaan teritorial maupun penindakan. “Untuk tugas tersebut tidak ada penambahan pasukan,” katanya.
Ketua MPR: Warga Papua Mencintai Indonesia
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengatakan warga Papua mempunyai kecintaan terhadap Indonesia. Karena itu, dia yakin mereka tidak akan takut terhadap ancaman TPNPB-OPM mengenai larangan upacara pengibaran bendera Merah Putih di Papua menjelang HUT ke-80 RI.
“Kecintaan rakyat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, saya yakin tidak akan tertukar dengan apa pun. Itu adalah sesuatu yang luar biasa,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad.
John Bunay: Belum Nampak Adanya Atribut Merah Putih
Koordinator pastor pribumi se-tanah Papua John Bunay mengatakan, sejauh ini, belum nampak adanya atribut Merah Putih, khususnya di wilayah Intan Jaya menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Namun, kata John, dari pengalaman beberapa tahun sebelumnya, di Intan Jaya memang sempat dilakukan upacara pengibaran bendera Merah Putih yang diinisiasi oleh TNI-Polri. “Kalau tahun sebelumnya, upacara hanya dilakukan di pos TNI atau Polres. Tidak semua tempat ada upacara,” ujarnya.
Menurut dia, tidak banyak tempat di Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah dan Pegunungan menghelat upacara pengibaran bendera karena potensi ancaman keamanan. “Jadi hanya tempat tertentu,” kata dia.
Dudung Abdurachman: Mayoritas Papua Setia pada NKRI
Adapun Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menanggapi seruan penolakan terhadap perayaan HUT ke-80 RI dan pembakaran bendera Merah Putih oleh TPNPB OPM di Papua. Dia menyebutkan ancaman dari OPM tersebut bukan hal baru.
Dudung menilai warga Papua yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jauh lebih banyak. “Itu kan ancaman mereka, toh yang cinta Tanah Air dan cinta NKRI di sana lebih banyak. Bisa jadi hampir 90 persen, itu cuma nyaring bunyinya aja. Ancamannya dari dulu selalu begitu,” kata Dudung ditemui di kantor Tempo pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengatakan pemerintah tetap siap menghadapi situasi menjelang peringatan kemerdekaan RI di Papua. “Masyarakat yang cinta Tanah Air Republik Indonesia juga lebih banyak. Ancaman-ancaman itu biasa. Toh kita juga ada aparat di sana. Enggak usah khawatir lah,” ujar Dudung.
Daniel Ahmad Fajri, Dani Aswara, dan Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Beda Sikap Komnas dan Menteri HAM atas Pengibaran Bendera One Piece
