11 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (19/8/2025). Rapat itu digelar secara tertutup selam 4 jam.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan digelar secara mendadak. Pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
"Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," ungkap Teddy, mengutip Instagram Sekretariat Presiden, dikutip Kamis (21/8/2025).
Selain tambang ilegal, Prabowo saat ini tengah melakukan penertiban kawasan hutan. Dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia telah menguasai jutaan hektare lahan sawit yang melanggar hukum.
Menurut Prabowo, hal itu bisa terjadi setelah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
"Beberapa tahun lalu kita dapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung, ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka, ada yang dipanggil BKPP tidak mau datang," ucap Prabowo.
"Pada hari ini saya melaporkan di majelis ini, bahwa pemerintah RI sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare (ha) dari potensi 5 juta ha lahan sawit yang melanggar aturan tapi belum verifikasi. Yang sudah kita verifikasi adalah 3,7 juta ha itu 3,1 juta sudah dikuasai kembali," tambahnya.
Pemerintah, kata dia, akan bertindak tegas demi melindungi kekayaan alam Indonesia demi hajat hidup orang banyak. Sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Jumlah Tambang Ilegal
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga dengan tegas mewanti-wanti orang-orang "besar" dan "kuat", khususnya para Jenderal dari TNI, Polri, maupun partai politik untuk tidak membekingi atau mendukung kegiatan pertambangan ilegal.=
Dalam laporan yang diberikan kepada Prabowo, terdapat setidaknya 1.063 tambang ilegal di Tanah Air. Akibat tambang ilegal ini, negara berpotensi merugi minimal sebesar Rp 300 triliun.
"Kita akan tertibkan juga tambang-tambang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun. Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh parpol, untuk mendukung ini demi rakyat kita," ungkapnya.
"Dan saya beri peringatan apakah ada orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI dan dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.
Tak cuma untuk para Jenderal di TNI dan Kepolisian, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan kepada pemimpin dan anggota-anggota Partai.
"Anda jadi justice kolaborator, Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi, Saudara-Saudara, kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri kalau Anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buah mu di kebun-kebun itu," bebernya.
Tambang Ilegal di Dekat Jakarta hingga IKN
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM mengungkapkan maraknya fenomena praktik pertambangan tanpa izin alias (PETI) di berbagai wilayah di Indonesia. Mirisnya, praktik ini bahkan ditemukan di wilayah yang cukup dekat dengan Jakarta, tepatnya di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Rilke Jeffri Huwae mengatakan potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
"Yang jelas (kerugian negara) itu miliaran lah. Kalau urusan tambang pasti miliaran," kata Rilke ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Selasa (12/8/2025).
Rilke menyebut tambang ilegal tersebut merupakan tambang bauksit dengan skala yang terbilang cukup besar. Namun, ia menegaskan ukuran tambang bukan menjadi patokan utama dalam penindakan.
"Cuma persoalan kita bukan besar kecil, persoalan kita yang penting kalau memang itu dia berdampak untuk tata kelola kita lakukan," katanya.
Meski belum ada tersangka yang ditetapkan, Rilke memastikan bahwa pelaku di balik adanya tambang ilegal ini diketahui merupakan perusahaan dalam negeri.
Sementara itu, untuk di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkapkan kerugian negara akibat adanya aktivitas pertambangan batubara ilegal di wilayah IKN dan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mencapai Rp 5,7 triliun.
Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan pihaknya telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus tersebut. Ketiga orang tersebut diduga menampung, menjual, dan mengangkut batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP.
"Wilayah IKN merupakan marwah dari Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan illegal mining di lokasi IKN harus ditertibkan dan ditindak tegas karena menjadi atensi publik," kata Nunung, di Surabaya, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (18/7/2025).
Nunung menjelaskan bahwa kasus ini terkuak dari informasi yang diterima Dittipidter Bareskrim Polri perihal kegiatan pemuatan batubara di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Mereka kemudian melakukan penyelidikan pada tanggal 23-27 Juni 2025.
Penyidikan dan pengecekan ke TKP dilakukan bersama Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Otorita IKN, Surveyor Indonesia dan Polda Kalimantan Timur.
"Diketahui, asal-usul batubara tersebut berasal dari kegiatan penambangan ilegal di Kawasan Hutan Taman Raya Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, juga wilayah IKN," ujarnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Prabowo Terima Laporan, Ada 1.063 Tambang Ilegal!
