16 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengembang ikut buka suara terkait rencana pemerintah yang bakal menggeliatkan renovasi rumah dibandingkan membangun rumah baru. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah bahkan menyebut renovasi rumah di tahun depan mencapai 2 juta unit.
Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menilai pembangunan 2 juta rumah baru juga tidak kalah dalam memberikan manfaat, bahkan lebih besar. Di antaranya lapangan kerja bakal semakin masif hingga perputaran keuangan di desa-desa juga bakal semakin terdistribusi.
"Kemudian munculnya entrepreneur baru di daerah, manufaktur akan tersebar, yang bikin batu bata, kusen macam-macam karena dilakukan every single year," kata Joko kepada CNBC Indonesia, Rabu (20/8/2025).
Karenanya pembangunan rumah bakal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk memberdayakan banyak sumber daya manusia (SDM).
"Makanya saya sangat berharap 3 juta rumah atau 2 juta rumah bahkan 1 juta rumah pun, untuk desa dan pesisir dikerjakan, itu sangat bermanfaat bagi rakyat buat ekonomi, buat lapangan kerja, bahkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi," sebut Joko.
Ia pun menyoroti akuntabilitas dalam penyaluran dana untuk renovasi rumah. Sebaliknya, ketika membangun rumah baru maka akuntabilitas bisa lebih terjaga termasuk memberikan penghasilan tambahan bagi pemerintah daerah melalui pajak bumi bangunan (PBB)
"Ketika melalui proses perbankan sejelek apapun akuntabilitas terjamin, transparansi terjaga, hitungannya reliable, maka dampaknya secara PBB, secara ekonomi bisa kita hitung," ujar Joko.
Seperti diketahui, untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah memberikan bantuan ke penerima bantuan sebesar Rp 21,8 juta yang akan dimanfaatkan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan, Rp 1,8 juta untuk fasilitator, serta Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan. Namun, program ini dikhawatirkan terjadi pungutan liar (pungli).
"Sebaliknya kalau proses itu dengan renovasi, kenapa itu KUR atau renovasi itu tidak akan bisa dihitung dampak ekonomi? karena tidak terukur," ujar Joko.
Adapun pemerintah memang mulai fokus untuk membenahi rumah tidak layak huni melalui BSPS. Program tersebut bakal merenovasi 373.939 rumah tidak layak huni dengan anggaran Rp8,6 triliun. Anggaran tersebut 6 kali lipat lebih besar dibandingkan tahun ini yang hanya dialokasikan sebesar Rp1,4 triliun dan ditargetkan bakal merenovasi sebanyak 65.932 unit rumah.
"Kementerian Perumahan memiliki program untuk memberikan langsung kepada rumah yang perlu di-upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya. Targetnya tahun 2026 sebesar 373.939 rumah," ujar Sri Mulyani dikutip Rabu (20/8/2025).
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengembang Perumahan Curhat ke DPR, Ngaku Ketakutan-Kritik Program Ini
