JOKO Widodo menitipkan proyek prioritas pemerintahannya, Ibu Kota Nusantara atau IKN, ke suksesornya Presiden Prabowo Subianto. Namun, tampak ada perbedaan prioritas antara Jokowi dan Prabowo ihwal pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Mencukil laporan Majalah Tempo edisi 11-17 Agustus 2025, sejumlah narasumber di lingkungan Istana Kepresidenan mengatakan kepala negara tidak memprioritaskan percepatan pembangunan IKN. Tiga pejabat Istana dan Kabinet Merah Putih itu menyebut Prabowo lebih mendahulukan program prioritas pemerintahannya, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga koperasi desa merah putih.
Salah satu indikator keengganan Prabowo mempercepat pembangunan IKN tampak dari rutinitas rapat yang diadakan. Narasumber yang sama mengatakan, Prabowo baru dua kali menggelar rapat membahas IKN selama sembilan bulan menjabat.
Kedua rapat itu terjadi pada 21 Januari dan 3 Februari 2025. Berbeda di era pemerintahan Jokowi yang hampir tiap hari menggelar rapat soal IKN.
Rapat soal IKN pada Januari lalu dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dalam rapat itu, Prabowo memutuskan mengundurkan jadwal pemindahan ibu kota hingga 2028 atau 2029. Termasuk menunda pelaksanaan upacara kemerdekaan 17 Agustus di IKN sampai ibu kota resmi pindah.
Menurut dua peserta rapat hari itu, kepala negara menginginkan seluruh gedung pemerintahan dan infrastruktur penunjangnya bisa rampung lebih dahulu. Ini juga disampaikan oleh juru bicara Istana.
"Sarana dan prasarana harus ada sebelum presiden meneken keputusan presiden (keppres) pemindahan ibu kota," kata Prasetyo pada Jumat, 25 Juli 2025.
Indikasi lain Prabowo enggan mempercepat pembangunan IKN terlihat sejak Ketua Umum Partai Gerindra itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Dua pejabat OIKN bercerita, Prabowo tidak pernah memantau perkembangan proyek pembangunan gedung Kementerian Pertahanan selama lima tahun menjadi menteri di kabinet Jokowi.
Kepada beberapa koleganya, Prabowo kerap mengeluhkan perihal cuaca di IKN. Kepala negara itu menilai suhu di IKN panas.
Tempo menyambangi lokasi gedung Kementerian Pertahanan di IKN pada akhir Juli 2025. Lahan dengan luas 4,63 hektare itu masih kosong dengan rumput-rumput liar mulai tumbuh. Belum ada tanda-tanda pembagunan akan dimulai.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan saat ini fokus pemerintah membangun gedung badan legislatif dan yudikatif di IKN. Sedangkan pembangunan gedung Kementerian Pertahanan menyusul setelahnya. "Mungkin nantinya bisa berbagi kantor dahulu," ujar Diana, pada Selasa, 29 Juli 2025.
Laporan lengkap soal kelanjutan pembangunan IKN bisa dibaca secara eksklusif di Majalah Tempo di sini.