2 weeks ago
15
BUPATI Pati Sudewo menjadi perbincangan seusai menantang masyarakat Pati, Jawa Tengah, untuk mengerahkan massa yang besar saat menggelar demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Sudewo—yang sebelumnya menyatakan bakal menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen—menyebut dirinya tak gentar meski didemo puluhan ribu warga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo dikutip dari video pendek yang tersebar di media sosial. Ia bahkan mempersilakan masyarakat untuk tak hanya mengerahkan 5 ribu pendemo saja. Dia justru menantang warga untuk membawa 50 ribu massa berdemonstrasi. “Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” ucap dia.
Adapun pada Ahad, 18 Mei 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten Pati menyepakati kenaikan PBB-P2 sebesar lebih-kurang 250 persen. Rencana kenaikan tarif pajak itu muncul usai Sudewo rapat bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati).
Sudewo menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. “Kami berkoordinasi untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan. Kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” kata Sudewo dikutip dari keterangan tertulis pada laman resmi humas.patikab.go.id.
Sudewo menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp 29 miliar. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp 75 miliar, dan Kabupaten Rembang serta Kudus masing-masing Rp 50 miliar. Padahal, menurut dia, Kabupaten Pati lebih besar secara geografis dan lebih berpotensi dibandingkan ketiga kabupaten tersebut.
Dia berharap kenaikan tarif PBB-P2 itu dapat memenuhi pendanaan untuk sejumlah program di Kabupaten Pati, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan. "Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," tutur Sudewo.
